Malang – Pada Selasa, 10 September 2024, Bawaslu Jawa Timur dan Universitas Widyagama (UWG) Malang resmi menjalin kerjasama melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) serta mengadakan Desiminasi Undang-Undang Pemilihan Umum. Acara ini berlangsung di Auditorium Kampus 2 UWG Malang dan mengangkat tema “Penyelenggaraan dan Penegakan Hukum pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024”.

Seminar ini dihadiri oleh mahasiswa perwakilan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) dan karyawan UWG Malang. Turut hadir pula tokoh-tokoh penting seperti Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jawa Timur, Miftahur Rozaq; anggota Bawaslu Jawa Timur, Eka Rahmawati dan Dewita Hayu Shinta; serta jajaran rektorat, direktur pascasarjana, dan dekanat fakultas UWG Malang.

Dalam seminar, Dewita Hayu Shinta, Miftahur Rozaq, dan Dr. Lukman Hakim SH., MH., dosen Fakultas Hukum UWG Malang, menjadi narasumber utama. Mereka membahas tentang pentingnya penyelenggaraan pemilu yang transparan dan penegakan hukum yang kuat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis.

Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits, dalam sambutannya menyatakan rasa syukurnya atas kerjasama ini. Ia menegaskan pentingnya peran lembaga pendidikan, termasuk kampus, dalam mengawal demokrasi substansial yang menjadi landasan kedaulatan rakyat. Warits berharap kolaborasi ini akan melahirkan generasi yang mampu mengawal demokrasi dan menegakkan kedaulatan rakyat.

“Kampus, pesantren, sekolah madrasah adalah tempat-tempat di mana demokrasi yang subtantif bisa diwujudkan. Kami berharap kerjasama ini dapat melahirkan orang-orang yang mampu mengawal demokrasi dan menjaga kedaulatan rakyat,” ujar Warits.

Sementara itu, Rektor UWG Malang, Dr. Anwar, SH., MHum., dalam sambutan pembukaannya mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu Jawa Timur atas kepercayaan yang diberikan kepada UWG sebagai mitra dalam MOU ini. Ia juga menegaskan kesiapan UWG untuk mendukung kerjasama ini dengan keahlian yang dimiliki oleh tenaga pengajar, khususnya dalam bidang tata negara.

“Kami siap bekerjasama untuk agenda-agenda penting ke depan. Insya Allah, UWG memiliki banyak ahli tata negara yang siap berkontribusi dalam berbagai bentuk kerjasama,” ujar Anwar.

Acara ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya melalui peran aktif mahasiswa dan akademisi dalam menjaga kedaulatan rakyat dalam Pemilu 2024. (*PIHK\ERK)