Malang, 28 April 2025 — Dr. Purnawan Dwikora Negara, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Malang (FH-UWG), tampil sebagai narasumber dalam Diskusi Publik bertema “Nasib Kaum Buruh dan Problematika Pendidikan di Bawah Bayang-Bayang Kebijakan Pemerintah yang Tidak Pro-Rakyat”. Acara ini diselenggarakan oleh Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik (HPKP) Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malang Raya bertempat di Mystic Cafe Merjosari, Malang.

Diskusi ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025. Dihadiri oleh perwakilan anggota komisariat IMM se-Malang Raya, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kader terhadap isu-isu ketenagakerjaan dan pendidikan di Indonesia, serta memperluas gerakan kolektif mahasiswa dalam menyikapi persoalan sosial-politik nasional.

Dalam pemaparannya, Dr. Purnawan menegaskan pentingnya memahami posisi dosen sebagai bagian dari kelas pekerja yang tereksploitasi dalam sistem kapitalisme pendidikan. “Dosen merupakan buruh sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selama bukan pemilik kampus, dosen swasta adalah buruh,” tegasnya.

Ia juga menyoroti masalah kesejahteraan dosen yang kerap mengalami upah rendah, beban kerja berat, dan kebebasan akademik yang terancam. Menurutnya, kesadaran untuk berserikat menjadi penting agar dosen memiliki perlindungan yang lebih kuat terhadap berbagai bentuk ketidakadilan dalam dunia pendidikan tinggi.

Selain itu, Dr. Purnawan membahas transformasi struktural di tingkat global yang mengubah kampus menjadi korporasi pengetahuan, menjadikan pendidikan tinggi lebih berorientasi pada kompetisi pasar dan komersialisasi hasil riset, mengorbankan semangat kolegialitas serta membebani dosen dengan birokrasi yang masif.

Ketua Bidang HPKP IMM Malang Raya dalam sambutannya juga menekankan bahwa perjuangan buruh lahir dari perlawanan terhadap kapitalisme, dan semangat tersebut harus terus dikobarkan dalam konteks kekinian. Selain persoalan buruh, problematika pendidikan nasional juga menjadi sorotan, mulai dari mahalnya biaya pendidikan, pergantian kurikulum yang tak menentu, hingga minimnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pendidikan.

Diskusi yang berlangsung mulai pukul 19.00 WIB hingga selesai ini menjadi wadah refleksi dan konsolidasi gerakan mahasiswa dalam memperjuangkan isu-isu kerakyatan di Indonesia. (San/pip)