Berjiwa Terang

Di dalam menjalani kehidupan, senantiasa ada tantangan.  Tantangan memberikan sinyal kepada manusia untuk menyiapkan antisipasi atau strategi menyelesaikan tantangan.  Ada kalanya manusia gagal menghadapi tantangan, sebaliknya ada yang berhasil merubah tantangan menjadi peluang dan bahkan memperoleh manfaat dan keuntungan.   Tidak semua orang dan memang tidak mudah menghasilkan manfaat di dalam menghadapi tantangan.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemimpin negara bertanggungjawab menyelesaikan tantangan menjadi suatu manfaat dan kesejahteraan. Salah satu tantangan itu, yakni globalisasi, adalah musuh atau kawan bersama yang senantiasa dihadapi oleh setiap negara dan pemerintahan.  Bahkan perkembangan globalisasi yang intensif telah mengarah dan berpengaruh pada wilayah domestik oleh berbagai peran non-state actor—misalnya swasta, multinational corporation, LSM atau organisasi tanpa bentuk (OTB) dan peran negara lain. Tentu saja, setiap negara dan pemimpinnya tidak usah takut atau ragu menghadapi perkembangan globalisasi tersebut.

Kerjasama di dalam globalisasi dapat menciptakan saling pengertian untuk menghasilkan manfaat dan kesejahteraan.  Kerjasama tersebut dapat mendorong kebijakan ekonomi domestik menuju tata kelola pemerintah (governance) yang efisien dan demokratis yang didukung oleh sumberdaya manusia yang profesional.  Fenomena globalisasi berserta saudara-saudaranya—demokratisasi, isyu HAM, isyu lingkungan, liberalisasi perdagangan—terus berlangsung dan berkembang.  Diakui atau tidak, globalisasi ikut mendorong reformasi politik dan berbagai implikasinya dalam berbagai bidang sejak tahun 1998.

Segenap komponen bangsa saat ini terdorong untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah, reformasi birokrasi, dan pendayagunaan aparatur negara menuju terwujudnya good governance.  Upaya tersebut telah berada pada track yang benar, dan tentu saja semua komponen bangsa wajib mengawalnya di dalam kerangka NKRI dan terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.  Dalam posisi demikian, peran leadership dalam mengawal jalannya pemerintahan sangat penting.  Di tengah arus perubahan dan kebebasan berpendapat, leadership diperlukan untuk membangun moral dalam rangka tetap membangun semangat dan rasa optimis agar mampu merubah tantangan menjadi peluang guna terciptanya kesejahteraan dan keamanan nasional.

Presiden SBY dalam pembekalan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 45 Lemhannas di Istana Negara hari Senin, 13 Desember 2010, mengajak untuk senantiasa mengembangkan sikap obyektif dan optimis.  Obyektif melatih sikap jujur menelaah sesuatu apa adanya, melihat hal positif karena memberi manfaat; dan mengkritisi hal negatif karena ada yang harus diperbaiki agar memberikan manfaat.  Optimis melatih sikap keingintahuan (curiosity) dan kreativitas.  Optimis dapat mengembangkan proses pembelajaran diiringi peningkatan nilai tambah pengalaman, ketrampilan, penguasaan iptek dan penelaahan/pemecahan masalah.  Orang yang optimis memiliki jiwa yang terang, yang senantisa siap memberikan pencerahan dan manfaat bagi orang lain dan lingkungannya.

Menurut Presiden, bangsa ini perlu mengembangkan obyektivitas.  Pihak luar negeri sangat obyektif menilai perkembangan pembangunan Indonesia.  Dengan GDP sekitar 820 miliar dolar, Indonesia telah masuk dalam G20.  Pihak luar negeri, melalui World Economic Forum (WEF), OECD atau Forum Policy   menilai Indonesia sebagai promising country, yang mampu tumbuh sekalipun dunia sedang mengalami krisis.  Income per capita telah mencapai 3200 dolar, tentu hal yang sangat membanggakan.  Ironisnya itu terjadi ditengah berbagai kritikan di dalam negeri tentang maraknya korupsi, ketidak efisienan ekonomi, keterbatasan infrastruktur, permasalahan otonomi daerah, dan konflik politik antar elit nasional.  Presiden menyatakan bangsa ini sedang mengalami proses pematangan dan konsolidasi demokrasi.  Presiden optimis pendulum akan bergerak kepada tercapainya keseimbangan optimum bagi terbentuknya masyarakat yang demokratis sebagai modal penting menggerakkan penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dipandu prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan accountibility.

Presiden menyatakan keprihatinan dengan banyaknya tokoh-tokoh yang cenderung bersifat pesimis dan tidak obyektif.  Sikap demikian adalah kalah (a loser), tidak menjadi siapa-siapa (nothing)  di dalam mengantisipasi perkembangan globalisasi.  Orang yang tidak obyektif lebih mengedepankan emosi, melihat hal-hal negatif (negative thingking), gelap dan senantiasa menimbulkan masalah.  Dengan kata lain orang yang pesimis dan tidak obyektif adalah orang terkontaminasi dan selalu mengkontaminasi.

Presiden secara jujur mengakui bahwa pencapaian pembangunan masih belum optimal.  Banyak hal yang masih belum sesuai harapan, terutama menyangkut infratruktur dan kualitas SDM.  Beliau ingin suatu percepatan yang nyata.  Beliau berharap seorang walikota atau bupati harus capable dan acceptable untuk mengembangkan dan menggali potensi wilayahnya untuk kesejahteraan dan keamanan di daerahnya. Amanah yang diemban walikota dan bupati sangatlah berat, karenanya mereka harus dibekali pengetahuan memanage daerahnya.  Kebanyakan bupati memimpin wilayah yang lebih luas dibanding Singapura, wajar saja dituntut memiliki kemampuan manajerial yang sehandal mengelola Singapura.

Presiden memberikan lima kunci sukses memimpin daerah, yakni (i) memahami sistem penyelenggaraan pemerintahan, (ii) melaksanakan manajemen secara efektif dan efisien, (iii) memiliki leadership untuk mengawal sistem penyelenggaraan pemerintahan, (iv) memiliki visi dan misi yang jelas dan terukur untuk mengembangkan daerah, dan (v) mengembangkan SDM agar mampu berinovasi dan tetap bersemangat menjalankan tugasnya masing-masing.

Mengakhiri pembekalan, Presiden berpesan agar peserta PPRA 45 terus bekerja keras seperti halnya ketika belajar di Lemhannas.  Sikap optimis  yang dikembangkan Lemhannas diminta tetap tertanam sehingga memberikan manfaat dan berorientasi solusi ketika kembali ke instansinya masing-masing.  Alumni Lemhannas diharapkan mampu membuktikan menjadi senior leader, senior manager, atau strategic planner yang capable di dalam pembangunan nasional.

Pembekalan oleh Presiden diakhiri dengan bersalaman.  Seluruh undangan dan peserta PPRA 45 berkesempatan bersalaman dengan presiden.  Satu per satu melewati karpet merah menuju Presiden berdiri yang didampingi Gubernur Lemhannas Muladi.  Beliau dengan senyum dan mantab berucap ‘Selamat ya’.  ‘Terima kasih bapak Presiden’, jawab penulis.

Semua peserta PPRA 45 merasa lega melewati tahapan ini.  Bertemu Presiden adalah tahapan akhir PPRA 45 sekaligus memaparkan hasil Seminar Lemhannas yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2010, bertemakan Revitalisasi Pemerintahan Daerah menuju Democratic Civility.  Alhamdulillah Presiden memberikan respon positif atas kerja keras peserta PPRA 45 sehingga tercapai sukses penyelenggaraan dan hasil rumusannya.  Paparan peserta PPRA 45 yang disampaikan Prof Irwan Abdullah dan Dr Fachmi Idris adalah sejalan dengan garis besar langkah-langkah pemerintah di dalam rangka mengoptimalkan pembangunan daerah.

Selamat dan sukses PPRA 45.

Pancagatra, Jakarta, 14 Desember 2010