Malang, 30 April 2026 – Fakultas Hukum Universitas Widya Gama (UWG) Malang kembali menghadirkan inovasi pembelajaran progresif melalui metode kuliah yang tak biasa dalam Mata Kuliah Hukum Lingkungan. Dosen pengampu Dosen pengampu, Dr. Purnawan Dwikora Negara,SH.MH., mengubah ruang kelas menjadi ruang refleksi kritis lewat pemutaran film dokumenter investigatif dalam konsep pembelajaran bertajuk “From Road to the Class.”
Metode ini dirancang bukan sekadar membuat mahasiswa menghafal pasal-pasal hukum, melainkan memahami bagaimana hukum benar-benar bekerja di lapangan—dengan segala konflik, ketimpangan, dan dampak kemanusiaannya.
“Kami tidak ingin mahasiswa hanya hafal pasal. Mereka harus melihat hukum bekerja dalam kenyataan, merasakan dampaknya, dan membangun empati. Hukum yang baik adalah perilaku yang baik. Hukum harus membahagiakan rakyat, bukan menindas,” tegas Dr. Purnawan dalam kuliahnya.
Film Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale menjadi materi utama diskusi. Film hasil kolaborasi Watchdoc, Jubi Media, dan Greenpeace Indonesia ini mengupas sisi gelap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang diklaim untuk ketahanan pangan dan energi.
Dokumenter tersebut menyoroti ancaman deforestasi masif seluas 2,5 juta hektare yang berpotensi menghancurkan ruang hidup masyarakat adat suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu. Judul “Pesta Babi” sendiri merujuk pada ritual adat masyarakat Papua yang kini terancam punah akibat rusaknya hutan sebagai sumber kehidupan utama.
Tak hanya membedah aspek hukum formal, perkuliahan ini juga mengajak mahasiswa menelaah isu keadilan ekologis, hak masyarakat adat, konflik agraria, hingga dugaan keterlibatan oligarki dan militerisasi dalam eksploitasi tanah Papua.
Suasana kelas berlangsung hidup dan penuh diskusi kritis. Mahasiswa diajak memahami bahwa hukum lingkungan bukan sekadar teori dalam buku, tetapi instrumen nyata yang menentukan nasib manusia, budaya, dan masa depan lingkungan hidup.
Melalui pendekatan ini, Fakultas Hukum UWG Malang menegaskan komitmennya mencetak sarjana hukum yang tidak hanya cerdas secara normatif, tetapi juga peka secara sosial, humanis, dan berpihak pada keadilan substantif.
“Hukum tidak boleh berhenti di teks. Ia harus hadir dalam nurani dan keberpihakan pada rakyat,” menjadi pesan kuat yang menggema dari ruang kuliah hari itu.(San/PIP)
