MALANG – Universitas Widya Gama (UWG) Malang melakukan klarifikasi terkait pengenaan pajak videotron melalui pendekatan akademik dan analisis hukum. Klarifikasi tersebut disampaikan secara langsung dalam kunjungan ke Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Senin (7/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, UWG Malang diwakili oleh M. Ramadhana Alfaris, M.Si., M.H., dari Humas UWG Malang. Kehadiran UWG Malang menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi konstruktif dengan pemerintah daerah sekaligus menyampaikan argumentasi hukum mengenai karakteristik dan fungsi videotron yang berada di lingkungan kampus.
M. Ramadhana Alfaris menjelaskan bahwa videotron UWG Malang selama ini digunakan sebagai media informasi dan komunikasi kelembagaan yang mendukung berbagai aktivitas pendidikan, akademik, pengabdian kepada masyarakat, kegiatan sosial, serta penyampaian informasi institusi kepada civitas akademika dan masyarakat.
Menurutnya, karakter penggunaan tersebut perlu menjadi bagian penting dalam melihat pengenaan pajak terhadap videotron perguruan tinggi, terutama apabila konten yang ditampilkan tidak mengandung iklan komersial.
“Videotron di UWG Malang pada dasarnya menjadi media komunikasi kelembagaan. Konten yang ditampilkan berkaitan dengan pendidikan, kegiatan akademik, pengabdian kepada masyarakat, kegiatan sosial, serta berbagai informasi institusi yang tidak berorientasi pada kepentingan iklan komersial,” ujar Rama.
Dalam kajian yang disampaikan kepada Bapenda Kota Malang, UWG Malang merujuk pada Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023. Ketentuan tersebut antara lain mengatur videotron sebagai salah satu media reklame, namun sekaligus memberikan pengecualian terhadap penyelenggaraan reklame dalam rangka kegiatan sosial yang tidak disertai dengan iklan komersial.
Karena itu, UWG Malang berpandangan bahwa ketentuan tersebut perlu dibaca secara utuh dan sistematis dengan mempertimbangkan tidak hanya bentuk media yang digunakan, tetapi juga tujuan, isi, dan karakter pemanfaatannya.
Kajian tersebut juga menempatkan fungsi pendidikan dalam perspektif yang lebih luas. Pendidikan merupakan salah satu mandat konstitusional negara sebagaimana ditegaskan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 31 UUD 1945.
Mandat konstitusional tersebut memang tidak serta-merta memberikan pembebasan pajak terhadap setiap fasilitas milik perguruan tinggi. Namun, keberadaan fungsi pendidikan menjadi salah satu perspektif penting agar aktivitas perguruan tinggi yang bersifat pendidikan, sosial, dan pengabdian kepada masyarakat dapat dibedakan secara proporsional dari aktivitas periklanan yang berorientasi komersial.
Klarifikasi dan kajian akademik UWG Malang tersebut mendapatkan sambutan positif dari Bapenda Kota Malang. Pihak Bapenda Kota Malang yang diwakili oleh Ramdhani menyambut baik penjelasan serta argumentasi yang disampaikan oleh UWG Malang terkait penggunaan videotron di lingkungan universitas.
Ramdhani juga menyampaikan terima kasih atas analisis hukum yang telah diberikan oleh UWG Malang. Menurutnya, kajian tersebut akan menjadi salah satu bahan yang dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan kebijakan terkait persoalan tersebut.
“Kami menyambut baik klarifikasi yang disampaikan Universitas Widya Gama Malang. Terima kasih atas analisis hukum yang diberikan. Tentunya hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan,” ungkapnya.
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan regulasi, khususnya terhadap fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk mendukung fungsi pendidikan dan sosial.
UWG Malang berharap ketentuan mengenai pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 dapat dikaji secara utuh, sistematis, dan proporsional dengan melihat fakta penggunaan videotron secara nyata.
Melalui penyampaian kajian akademik tersebut, UWG Malang juga menegaskan komitmennya untuk tetap menghormati dan menjalankan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat yang sama, universitas terus berupaya memastikan bahwa setiap fasilitas yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pendidikan, pelayanan informasi, kegiatan sosial, serta pengabdian kepada masyarakat.
Dialog antara UWG Malang dan Bapenda Kota Malang tersebut diharapkan dapat menghasilkan titik temu serta kebijakan yang objektif, proporsional, dan tetap memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk menjalankan perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.(Humas)
